Ketika Hukum Jalanan Lebih Jujur dari Negara”

Indonesia hari ini adalah pesta besar yang tamunya kelaparan. Mahasiswa berteriak dengan spanduk, tapi televisi memotong suaranya jadi potongan iklan mie instan. Rakyat kecil berbaris di depan kantor pelayanan, hanya untuk dipanggil "bising" oleh pejabat yang sibuk rapat di ruangan ber-AC.Hukum? 

Sudah mati. Disemayamkan di gedung-gedung pengadilan dengan bunga plastik di mejanya.

Dan di luar itu semua—di jalanan, di kolong jembatan, di gang sempit—ada suku bangsa lain: anak jalanan, punk, pengamen, muralis, literasi jalanan, jurnalis independen. Mereka tidak punya ijazah, tapi punya luka. Mereka tidak punya laboratorium riset, tapi punya logika sederhana: "Kalau perut lapar, negara busuk." Itu saja.

Kita terlalu lama memuja demokrasi ala seminar, padahal di jalan, demokrasi itu dipukul popor. Demo disebut anarkis, padahal anarki hanyalah bahasa lain dari "kami muak." Negara lebih takut pada coretan cat di dinding daripada korupsi yang mencuri ratusan miliar. Ironi? Bukan. Ini kebodohan sistematis yang kita terima mentah-mentah.

jika hukum negara terus jadi pelacur bagi penguasa, maka hukum jalanan akan jadi algojo. Dan hukum jalanan tidak kenal kompromi. Ia datang dengan batu, bensin, dan suara parau. Ia tidak menunggu sidang paripurna, ia menyalakan api ban di tengah kota. Itu bukan sekadar simbol. Itu adalah deklarasi kemerdekaan versi mereka.

Indonesia tidak butuh lebih banyak pidato, Indonesia butuh lebih banyak kejujuran. Dan sayangnya, kejujuran hari ini hanya ada di trotoar, di gitar tiga senar, di cat semprot yang cepat dilapisi ulang oleh Satpol PP.

Jadi, kalau ada yang bilang demo anarkis itu kriminal, saya ingin bertanya: siapa sebenarnya kriminal di negeri ini? Anak jalanan yang membakar ban, atau pejabat yang membakar masa depan bangsa?

Jawabannya jelas. Dan jika Anda tidak setuju, mungkin Anda sudah terlalu nyaman hidup di kebohongan.